Berita

WASPADA BISNIS DENGAN SKEMA PONZI YANG SANGAT MERUGIKAN

Tingginya minat masyarakat terhadap investasi agaknya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menciptakan kegiatan usaha yang menjanjikan keuntungan yang besar. Sama halnya dengan Skema Piramida yang mekanismenya dengan perekrutan anggota baru, Skema Ponzi juga demikian. Namun yang membedakan adalah keuntungan tidak didapatkan dari komisi dalam merekrut anggota baru, melainkan hanya dari nilai investasi yang disetor oleh anggota-anggotanya. Hal ini menyebabkan para anggotanya diminta untuk terus menerus meningkatkan nilai investasinya.

Skema Ponzi merupakan konsep investasi yang digagas dan dikembangkan oleh seorang berkebangsaan Italia, Charles Ponzi pada tahun 1920. Awalnya, Skema Ponzi ini dipraktikan dalam suatu arbitrase dari kupon balasan surat internasional yang memiliki tarif berbeda di setiap negara. Perbedaan tarif tersebut menjadi sumber keuntungan dari praktik ini dan kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi sang penggagas dan membayar keuntungan atau bagi hasil kepada para investor sebelumnya.

Konsep ini menjadi cikal bakal investasi bodong yang dipraktikkan di seluruh dunia hingga saat ini. Padahal, sebenarnya tidak ada kegiatan usaha apapun yang didanai dalam konsep investasi ini. Investasinya hanyalah murni perputaran uang dari para anggotanya. Dengan kata lain, Skema Ponzi merupakan modus investasi palsu yang memberikan iming-iming keuntungan lebih besar dibandingkan investasi lain. Untuk memberikan kesan bonafide dan kredibel bagi para investor dan calon investornya, sang owner tak ragu menyiapkan fasilitas-fasilitas ‘bodong’ seperti kantor sewaan, produk investasi fiktif, dan lain sebagainya. Disaat calon investor percaya, mereka akan dengan mudah menanamkan modal pada investasi ‘bodong’ yang ditawarkan. Kenyataannya apabila ke depannya tidak ada anggota baru yang menanam modal, maka keuntungan yang diperoleh akan macet, bahkan anggota-anggota yang belakangan bergabung tidak mendapatkan keuntungan apa-apa.

Oleh karena itu, karena dianggap merugikan, Skema Ponzi merupakan kegiatan yang dilarang oleh pemerintah, namun sayangnya belum ada regulasi yang jelas dan sanksi yang tegas. Meskipun demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memberikan izin usaha terhadap badan hukum yang menerapkan Skema Ponzi. Tanpa adanya izin usaha, pelaku Skema Ponzi diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.  Selain itu juga Skema Ponzi termasuk tindakan penipuan dan penggelapan uang yang berkedok investasi yang dapat dijerat pidana penjara paling lama empat tahun sesuai Pasal 372 dan 378 UU KUHP.

Sayangnya ketentuan-ketentuan ini bersifat parsial dan sektoral. Belum ada regulasi khusus yang benar-benar secara tegas melarang praktik Skema Ponzi sehingga legalitas atas kegiatan bisnis ini menjadi bias. Hal ini sering dijadikan celah oleh para mafia investasi untuk tetap meliarkan praktik Skema Ponzi di Indonesia. Kita harus berhati-hati sebelum menyesal nantinya.

Penulis : Rahmi Wellina Putri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *