Berita Informasi

BAGAIMANA CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA?

Di Indonesia transaksi dan investasi mata uang digital sempat tidak diperbolehkan, sehingga transaksi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hingga akhirnya mulai tanggal 8 Februari 2019, Bappebti sebagai badan yang mengawasi pasar berjangka telah memberikan izin dan mengatur segala kegiatan yang menggunakan Cryptocurrency melalui peraturan No. 5 dimana pihak yang melakukan transaksi mata uang digital adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti, dikarenakan aset kripto di Indonesia masuk ke dalam kategori komoditi bukan mata uang.

Mengapa demikian?

Sebagai kegiatan bisnis yang kompleks, perdagangan Aset Kripto perlu diatur dan diawasi agar masyarakat terlindung dari praktik perdagangan yang merugikan dan juga memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat. Dalam hal ini, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), khususnya Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik melakukan pengawasan yang rutin dilakukan secara off-site dan on-site dengan indikator pemetaan resiko pelaku usaha, yang meliputi pelaksanaan transaksi, integritas keuangan, dan kegiatan perusahaan.

Secara off-site, pengawasan dilakukan terhadap laporan secara rutin yang sampaikan oleh Calon Pedagang Aset Kripto melalui e-mail atau sistem pelaporan elektronik yang terhubung ke Bappebti. Sedangkan secara on-site, pengawasan dilakukan secara langsung dan sewaktu-waktu berdasarkan perhitungan pemetaan resiko.

Calon pedagang fisik aset kripto wajib menyediakan dan membuka akses terhadap seluruh sistem yang dipergunakan kepada Bappebti dalam rangka pengawasan dengan hak akses untuk membaca, kemudian mencantumkan referensi nilai kapitalisasi perdagangan Aset Kripto yang dipergunakan. Selain itu Laporan Transaksi, Keuangan, dan Kegiatan Perusahaan juga harus disampaikan secara berkala.

Hasil dari pengawasan ini adalah berupa catatan atas pelanggaran dan akan diberikan rekomendasi oleh pengawas untuk dilakukan langkah perbaikan, jika tidak maka akan ditindaklanjuti oleh Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti.

Penulis : Rahmi Wellina Putri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *