Tips

BAGAIMANA CARA MEMBELI KRIPTO DI INDONESIA?

Saat ini bertransaksi kripto di Indonesia sudah jauh lebih mudah. Untuk membeli Bitcoin, Ethereum, dan Altcoin kita bisa menggunakan Rupiah ataupun kripto lainnya. Caranya pun cukup mudah, dengan membuka akun dan bertransaksi melalui kripto Exchange. Apakah itu kripto Exchange?

Ia adalah sebuah perantara yang menghubungkan pembeli dan penjual yang memiliki peran penting dalam transaksi jual beli kripto. Dapat disebut juga seperti perusahaan broker atau sekuritas dalam perdagangan saham agar transaksi dapat termonitor dengan baik oleh pemerintah. Di Indonesia terdapat 13 Exchanger, beberapa diantaranya adalah Indodax, Rekeningku.com, Triv, dan Tokocrypto. Ada juga Exchanger asal Korea yang baru beroperasi di Indonesia, namanya Coinone. Selain itu ada juga Hobi, Exchanger terbesar ketiga di dunia yang sudah mengincar nasabah dari Indonesia.

Nah, dari sekian banyak Exchanger itu kita bisa memilih salah satunya atau bahkan lebih dari satu agar bisa melakukan transaksi jual beli kripto. Apabila sudah melakukan registrasi akun di Exchanger yang kita pilih, kita dapat melakukan setoran atau deposit dana dan kemudian proses pembelian. Sementara itu, transaksi kripto juga dapat dilakukanmelalui broker asing, dua diantaranya adalah eToro dan Capital melalui website atau aplikasi seluler. Namun untuk mengaksesnya melalui website dibutuhkan VPN karena belum di-cover oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo), sedangkan penggunaan dengan aplikasi seluler tidak membutuhkan VPN.

Semakin hari Exchanger pun terus bermunculan, disamping itu juga investor kripto kini diperkirakan sudah mencapai 2 juta orang dengan nilai transaksi Rp 600 miliar – Rp 700 miliar per hari. Sayangnya semua ini sempat berlangsung tanpa adanya regulasi sama sekali. Hingga akhirnya pada tanggal 8 Februari 2019 Bappebti menerbitkan peraturan tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Salah satu poin penting dalam peraturan tersebut adalah mengenai permodalan. Exchanger wajib menyetor modal Rp 1 triliun dan saldo modal akhir Rp 800 miliar dimana ketentuan ini harus dipenuhi dalam setahun. Peraturan ini pun dirasa memberatkan bagi pihak Exchanger. Namun Bappebti sebagai regulator belum memiliki rencana untuk menurunkan ambang batas modal bagi para Exchanger, dikarenakan jumlah besaran tersebut telah disesuaikan dengan proyeksi volume transaksi para investor dalam perdagangan kripto dan juga demi alasan keamanan karena komoditas kripto ini bernilai transaksi tinggi dan masih rentan pembajakan.

Penulis : Rahmi Wellina Putri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *